SOKOGURU - Saldo bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaporkan kembali masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik warga pada 18 hingga 20 Maret 2025.
Pencairan bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran tahap pertama untuk alokasi Januari hingga Maret 2025, yang berlangsung secara bertahap melalui bank-bank Himbara.
Berdasarkan laporan real-time dari sejumlah penerima bantuan, saldo PKH dan BPNT telah diterima melalui rekening KKS di berbagai bank seperti BNI dan Mandiri.
Salah satu warga menunjukkan saldo PKH sebesar Rp600.000 masuk ke KKS Bank Mandiri pada 20 Maret, sementara lainnya mencatat Rp975.000 telah diterima pada 18 Maret.
“Per tanggal 20 Maret ini ada saldo masuk untuk bantuan PKH di KKS Bank Mandiri dengan saldo Rp600.000,” ungkap kreator @bansosterbaru2025 melalui kanal YouTube-nya.
Pencairan bansos tidak hanya untuk PKH susulan, namun juga BPNT yang masuk secara bersamaan.
“Selain bantuan PKH susulan ini, bantuan BPNT susulan pun juga ternyata ada yang masuk juga teman-teman,” katanya.
Hal ini menandakan proses pencairan dilakukan adil untuk semua penerima yang telah terverifikasi.
Disarankan, warga rutin mengecek saldo KKS dan memastikan mereka memenuhi syarat penerima bansos.
“Yang penting kalian memang merasa kalian punya syarat untuk bisa dapat bantuan tersebut,” ucapnya.
Proses validasi penerima dilakukan melalui sistem dan pendamping bansos, termasuk pengajuan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025 memang masih berlangsung, dan belum semua wilayah menerima.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifulah Yusuf berencana mengeluarkan peraturan baru yang membatasi masa penerimaan bansos maksimal 5 tahun.
“Nanti saya bikin juga Permensos maksimal 5 tahun untuk menerima bantuan,” kata Mensos di Kota Serang, Banten (19/3/2025).
Namun, aturan ini tidak berlaku bagi lansia dan difabel yang tetap bisa menerima bantuan melebihi batas waktu tersebut.
Mensos juga menjelaskan bahwa aturan ini terkait dengan kategori Desil 1 hingga 4, yang merupakan kelompok masyarakat paling miskin dan berhak menerima bansos.
“Desil 1 hingga 4 itu dianggap yang miskin ekstrem, teman-teman,” ujar Mensos. Sementara Desil 5 hingga 10 dinilai sebagai masyarakat yang sudah lebih stabil dan tidak lagi layak mendapat bansos.
Data dari Kementerian Sosial mengungkap, masih banyak warga yang telah menerima bansos lebih dari 10 tahun, termasuk 13.000 orang yang mendapat PKH sejak 2013.
“Juga 45.355 orang yang menerima PKH lebih dari 10 tahun,” papar Mensos. Pemerintah kini sedang mengevaluasi agar bansos lebih tepat sasaran melalui uji petik dan verifikasi data.
Untuk memastikan keakuratan penerima bansos, pemerintah daerah diminta melakukan pengecekan langsung ke rumah warga.
“Dicek langsung ke rumahnya apakah warganya ada yang memang sudah mampu atau bagaimana,” terangnya.
Jika penerima dianggap mampu, maka bansos bisa dihentikan dan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan. (*)
